Rusia Mendukung Sikap Republik Rakyat Cina (RRC) dalam Konflik Laut Cina Selatan

foto RIA-Novosti Xi Jinping dan Vladimir Putin

Seperti dikutip dari portal berita Sputnik, Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan bahwa Moskow mendukung sikap RRC atas keputusan pengadilan terhadap konflik Laut Cina Selatan dan menentang adanya campur tangan pihak ketiga. “Kepercayaan sudah ada diantara tuan Xi Jinping dan saya, saya bisa mengatakan seperti pertemanan. Akan tetapi dia tidak pernah berkata “saya ingin menegaskan hal ini”. Dirinya tidak pernah menghampiri saya untuk bertanya mengenai komentar ataupun campur tangan mengenai masalah ini.” penjelasan Putin kepada awak media.

“Tentu saja kami memiliki opini atas masalah ini. Pertama, kami tidak ingin mengintervensi dan kami percaya bahwa intervensi apapun dari pihak luar hanya akan mempersulit penyelesaian konflik ini. Menurut saya, campur tangan pihak ketiga  dari pihak luar, berbahaya dan kontraproduktif.” dirinya menambahkan.

Pada 12 Juli Mahkamah Arbitrase Internasional yang berbasis di Den Haag memutuskan bahwa Beijing tidak mempunyai dasar hukum untuk mengklaim hak untuk sumber Laut Cina Selatan dan telah melanggar hak-hak kedaulatan Filipina di zona ekonomi eksklusif negara. Keputusan itu datang setelah Manila mengajukan kasus pada Januari 2013 menuduh Beijing melanggar Konvensi PBB tentang Hukum Laut.

“Kami menjaga solidaritas dan mendukung posisi RRC dalam masalah ini, tidak mengakui keputusan tersebut. Ini bukan posisi politik, hal ini murni hukum. ini terletak pada kenyataan bahwa setiap proses arbitrase harus dimulai oleh pihak yang bersengketa, sementara pengadilan arbitrase harus mendengar argumen dan posisi dari pihak yang bersengketa. Seperti yang anada ketahui bahwa RRC tidak dipanggil ke Mahkamah Arbitrase Internasional tersebut, dan tidak ada seorangpun yang mendengarkan  posisi mereka di sana. Bagaimana anda bisa mengakui bahwa keputusan ini tersebut adil? Kami mendukung posisi RRC dalam masalah ini.” Putin menekankan kembali.

Beijing mengklaim wilayah kepulauan Spratly di konflik Laut Cina Selatan, yang diyakini kaya akan sumber daya minyak dan gas, hal ini mendapat pertentangan dari Filipina, Taiwan, Malaysia, Brunei dan Vietnam.

sumber Sputnik News